jam

Minggu, 28 November 2010

KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Mengembangkan Budaya Toleransi
27/11/2010 05:03:40 Hubungan antar maupun intra umat beragama di Indonesia secara umum sebenarnya cukup baik. Indonesia bahkan sering diperkenalkan ke mancanegara sebagai negara dengan kondisi kerukunan beragama yang positif, yang dapat dijadikan model pluralisme kehidupan beragama bagi umat beragama di negara-negara lain. Hal itu terjadi karena mayoritas umat beragama di negeri tercinta ini lebih berpandangan moderat atau tengahan dan memiliki basis kebudayaan yang kondusif untuk kerukunan. Namun bukan berarti tidak ada masalah dalam hubungan umat beragama di negeri ini. Jangankan antar umat beragama, bahkan di dalam tubuh umat beragama, bahkan di dalam tubuh umat beragama yang sama pun masih terdapat masalah. Masalah yang sering muncul ke permukaan misalnya konflik masalah pendirian rumah ibadah, rebutan posisi kekuasaan di pemerintahan, dan aktivitas-aktivitas keagamaan lainnya yang mengundang sentimen atau sensitivitas bagi umat agama lain. Masalah tersebut sebenarnya wajar dalam kehidupan beragama yang majemuk. Persoalan konflik atau masalah dalam hubungan umat beragama seperti itu sesungguhnya bukan milik satu agama tetapi pada umumnya agama terutama yang bersifat ekspansif, yang memiliki kekuatan pendorong dari psikologi relasi sosial mayoritas dan minoritas. Di daerah-daerah pada umumnya mayoritas muslim sering terjadi kesulitan bagi umat beragama lain untuk mendirikan tempat ibadah. Tetapi sebaliknya umat Islam pun mengalami kesulitan yang sama di Bali, Papua, dan NTT ketika harus mendirikan tempat ibadah dan kegiatan-kegiatan keagamaan. Masalah seperti ini bersifat klasik di mana pun. Bahkan di negeri-negeri Barat yang demokratik dan menjunjung tinggi kebebasan sekalipun umat Islam misalnya mengalami kesulitan untuk mendirikan masjid dan kegiatan keagamaan yang bersifat publik. Demikian pula dalam hubungan internal umat beragama. Masalah hubungan di tubuh umat beragama yang sama, seperti di lingkungan Islam misalnya, tidak kalah kompleks atau keras satu sama lain. Lebih-lebih jika menyangkut hal yang dipandang prinsip atau keyakinan akidah seperti dalam kasus Ahmadiyah. Cara menghadapi masalah pun tidak jarang dengan kekerasan fisik, kendati dilakukan oleh sekelompok kecil umat. Hal serupa terjadi manakala menyangkut perbedaan pandangan tertentu yang berkaitan dengan silangsengketa pemikiran, sering melahirkan polarisasi yang cukup tajam dan berujung pada sikap saling sesat-menyesatkan. Relasi Multifaktor Hubungan antar maupun intra umat beragama tidak hanya harus dilihat dalam konteks relasi keagamaan, tetapi secara luas harus diletakkan dalam kerangka yang kompleks yang menyangkut hukum-hukum dinamika kehidupan sosial suatu masyarakat. Lebih-lebih dalam kehidupan masyarakat majemuk di Indonesia yang demikian beragam bukan hanya dari aspek agama tetapi juga suku bangsa, daerah, kelompok, dan golongan, Bahwa basis sosial kehidupan masyarakat majemuk pada umumnya bersifat fragmented atau terpecah-pecah dan bersifat non-komplementer bagaikan campuran antara unsur minyak dan air. Secara sosiologis sebenarnya banyak mutiara berharga dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, termasuk dalam relasi umat beragama. Sikap rukun, damai, dan hidup berdampingan secara harmonis sebenarnya telah menjadi kebudayaan atau sistem pengetahuan kolektif masyarakat beragama pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Dalam kehidupan masyarakat Jawa kohesivitas sosial cukup tinggi yang melibatkan relasi-relasi silang baik secara agama maupun subkultur, sehingga tradisi harmoni menjadi ciri dari kebudayaan masyarakat ini. Dengan basis budaya pela-gandong di kepulauan Maluku juga lahir relasi-relasi sosial yang harmonis, sehingga sebelum tragedi Ambon beberapa tahun silam, masyarakat di wilayah ini terbiasa hidup rukun dan damai dalam keragaman agama. Demikian pula kondisi harmoni dan rukun di daerah-daerah di seluruh kepulauan Nusantara selama ini. Karena itu ketika terjadi konflik atau benturan maka sebaiknya harus dibaca dan dilihat pertautannya dengan faktor-faktor lain lebih dari sekadar aspek keagamaan. Dalam relasi sosial kehidupan masyarakat majemuk, termasuk majemuk secara agama, selalu terdapat saling-silang kepentingan (cross-cuting of interest) yang bercampurbaur. Relasi umat beragama selain dipengaruhi oleh sentimen-sentimen keagamaan, juga bersinggungan dengan hubungan mayoritas-minoritas, suku, kedaerahan, dan berbagai faktor lainnya. Faktor-faktor ekonomi, politik, sosial-budaya, dan sebagainya bersilangan dengan faktor keagamaan. Karena itu masalah hubungan umat beragama sebagaimana hubungan sosial pada umumnya harus diletakkan dalam rangka kehidupan yang lebih luas dan kompleks, tidak dapat disederhanakan secara linier. Penyederhanaan atau pereduksian masalah hanya akan melahirkan analisis dan penyikapan yang sama liniernya, bahkan tidak tertutup kemungkinan melahirkan pandangan-pandangan dan sikap yang ekstrem dalam menghadapi dan meletakkan masalah hubungan antar umat beragama. Budaya Toleransi Demikian halnya dengan masalah toleransi dalam hubungan umat beragama. Toleransi secara prinsip dimiliki oleh setiap agama dan umat beragama, yakni sikap saling menghormati, menghargai, mendukung, dan memelihara keberbedaan. Lebih jauh lagi dengan toleransi untuk mengembangkan hubungan yang saling positif dan mendukung kerja sama dalam banyak aspek di tengah perbedaan menuju pada kehidupan yang lebih aman, tenteram, dan damai. Bahwa perbedaan itu merupakan anugerah Tuhan yang tidak untuk saling berbenturan dan bermusuhan, tetapi sebaliknya menjadi rahmat untuk membangun tatanan kehidupan yang maju, adil, makmur, dan bermartabat. Kini sebenarnya sikap toleran antar maupun intra umat beragama relatif lebih baik. Berbagai forum termasuk Forum Komunikasi Antarumat Beragama (FKUB) di berbagai lingkungan tumbuh dan berfungsi untuk membangun kerukunan. Setidak-tidaknya ketika menghadapi benturan atau konflik terdapat kekuatan peredam dan mediator atau fasilitator untuk mengurangi dan menyelesaikan konflik, sekaligus mengembangkan kerukunan dalam perbedaan. Budaya toleransi dan kerukunan mulai dibangun dan dikembangkan secara alamiah tanpa harus diregulasi oleh negara seperti zaman Orde Baru melalui kebijakan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Kepentingan ke depan bagaimana budaya toleransi dan kerukunan itu tidak berhenti pada sikap meredam dan memecahkan konflik, sekaligus mengembangkan kerukunan sebagai sistem pengetahuan kolektif dan praktik sosial yang sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat menjadi matang atau dewasa dengan sendirinya ketika menghadapi konflik dan kesenjangan dalam kemajemukan. Resolusi konflik pun menjadi bagian dari kebudayaan yang telah mendarah-daging dan melembaga dalam struktur dan fungsi-fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Toleransi yang melembaga dalam praktik sosial akan lebih memberi jaminan objektivitas sekaligus kontinyuitas bagi masyarakat baik dalam menyelesaikan masalah-masalah atau konflik akibat perbedaan maupun dalam membangun kehidupan bersama dalam kebaikan di tengah kemajemukan. Toleransi yang membudaya tidak akan berhenti pada simbolisasi, tetapi akan tertanam dalam alam pikiran setiap anggota maupun kelompok masyarakat untuk hidup berdampingan dan bekerja sama di tengah kemajemukan. Ketika toleransi talah menjadi budaya dalam kehidupan masyarakat maka akan memiliki kekuatan yang lebih kokoh ketimbang model toleransi yang terlalu dirancang-bangun oleh para tokoh atau negara yang lebih bersifat politik atau elitis, karena sifatnya lebih alamiah dan melekat dalam denyut nadi kehidupan sehari-hari masyarakat q q-c-(2015-2010). Dr Haedar Nashir, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan Sosiolog Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Kerja sama KR dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta.

sumber:

0 komentar:

Poskan Komentar